LUWU TIMUR – Tim Direktorat Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) melakukan kunjungan ke Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI, Beni Sujanto saat dikonfirmasi, usai menggelar pertemuan dengan para pendamping PKM-PKH di Aula Kantor Dinas Sosial P3A Luwu Timur, Kamis (21/10/2021) kemarin.
Beni mengatakan, saldo nol itu terjadi akibat beberapa hal, misalnya, yang bersangkutan itu sudah masuk dalam daftar data bayar, atau yang bersangkutan didalam proses pendaftarannya masih ada kesalahan seperti salah nama, salah titik, nama ibu kandung kosong.
”Soal saldo nol ini bukanlah suatu masalah yang harus di besar-besarkan,” ujar Beni .
Ia menjelaskan, terkait saldo nol akan diselesaikan dengan melakukan pengecekan data dari awal bersama pihak Dinas Sosial dan pihak Bank Mandiri sebagai penyalur.
"Masih bisa diperbaiki mulai dari bawah, setelah itu baru kita cocokkan kembali sesuai dengan permasalahannya masing-masing, karena persoalan saldo nol itu sendiri tidak bisa kita generalkan," tutur Benni.
Ia mengungkapkan, sebagai contoh di Kecamatan Burau, Beni mengaku ada 13 orang KPM yang mengalami saldo nol. Setelah di kroscek dari 13 orang tersebut ada 3 orang yang memiliki data ganda.
"Karena dalam satu KK itu tidak mungkin kita berikan semuanya, harus satu orang saja anggota keluarga yang bisa di berikan sebagai penerima manfaat. Selebihnya tinggal perbaikan data saja karena terjadi salah huruf dan ada juga yang belum memasukkan nama ibu kandung," jelas Beni.
Sejatinya tim dari Kementerian Sosial RI turun ke Luwu Timur untuk merespon informasi yang sempat viral di medsos terkait saldo nol yang dialami sejumlah peserta KPM.
"Ternyata dibalik kegiatan penyaluran bantuan yang akan diselesaikan ini terindikasi ada pelanggaran. Kami menemukan dari proses pencairan dana, penggesakan kemudian dipotong dan belum diberikan sembako, lalu kualitas dan kuantitas sembako yang dijual kepada KPM ternyata banyak persoalan. Hal ini harus dibenahi ditingkat daerah dan menjadi pengawasan kami," ungkap Beni.
Olehnya itu, untuk pengadaan barang sembako seperti beras, telur, sayur dan daging bagi penerima manfaat itu sepenuhnya tanggung jawab e-Warung. Pasalnya, e-Warung harus siap, kualified dan punya modal untuk menyediakan komoditas barang-barang yang disyaratkan tersebut.
Sehingga, kata Beni, pada saat penyaluran KPM sudah bisa membelanjakan bantuannya terhadap kebutuhan – kebutuhan komoditas tersebut.
”Jadi tidak ada lagi barang-barang yang tidak tersedia saat dibutuhkan KPM. Jika warungnya tidak mampu menyediakan barang-barang tersebut ya perlu ditinjau ulang. Bank Mandiri bisa meninjaunya karena antara pemilik warung dan pihak Bank Mandiri punya kesepakatan,” tegas Beni.
Diketahui, tim dari Kementerian Sosial RI ini dijadwalkan berada di Luwu Timur selama 3 hingga 4 hari, untuk membenahi terkait saldo nol hingga proses penyaluran sembako. (*/ben)