Menurutnya, Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN) telah memberikan rekomendasi pelaksanaan uji kompetensi tersebut.
"Sejatinya rekomendasi KASN memang sudah mempersilahkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan uji kompetensi ini," katanya.
Lanjut Imran, "jadi informasi yang menyebutkan cacat administrasi itu tidak benar. Ini tidak cacat administrasi karena tahapannya sudah dilakukan sesuai prosedur. Secara fisik, sudah sesuai dengan rekomendasi. Apalagi ini bukan pertama kali dilakukan, jadi hal-hal ini tentu sudah bisa kita antisipasi dan sesuai ketentuan yang ada. Dan panitia seleksi yang ditetapkan sebanyak 7 orang ada dari akademisi dan internal Pemprov," ungkapnya.
Adapun Pansel Uji kompetensi, kata dia, lima diantaranya berasal dari perguruan tinggi. "Kami di panitia seleksi, dari kalangan kampus kita juga melihat dari komposisi latar belakang visi misi Bapak Gubernur, ada dari ahli bidang Infrastruktur, Pemerintahan, SDM, Pelayan Publik, dan lainnya," bebernya.
Sementara dua pansel lainnya, kata Kepala BKD Sulsel, dari internal Pemprov Sulsel. Mereka yang akan membantu untuk memperkuat informasi rekam jejak para PPT Pratama.
"Jadi pansel dari akademisi fokus pendalaman visi misi, sementara dari internal terkait rekam jejak karena memahami kultur pejabat internal.
Ia menambahkan, "Berdasakan Permenpan RB nomor 15 tahun 2019 tentang Tatacara Pengisian JPT bahwa Pansel Internal berasal dari JPT minimal yang setara. Dan perlu mempertimbangkan keterwakilan jender. Saya kira pansel kita sudah memenuhi sesuai saran dari KASN," pungkasnya.
Untuk diketahui, sebanyak 33 pejabat menjalani uji kompetensi. Pelaksanaan uji kompetensi dijadwalkan akan digelar Rabu-Kamis (14-15/7/2021).