PALOPO - 21 tahun reformasi, gabungan mahasiswa dari Aliansi 21Rreformasi, Kota Palopo, Sulawesi
Selatan, Selasa (21/05/2019) siang melakukan aksi unjuk rasa dengan memblokade
jalan dan aksi longmarch menuju gedung DPRD, akibatnya arus lalu lintas
dialihkan ke jalan lain agar situasi
lalu lintas berjalan normal. Para pengunjuk rasa menilai sistem reformasi yang
bergulir selama ini mengalami kemunduran dalam berdemokrasi.
Selain melakukan
aksi unjuk rasa dengan berorasi dan membakar ban, mahasiswa juga melakukan aksi
coret-coret lantai di gedung DPRD menggunakan Pylox.
Koordinator
aksi Musakkir mengatakan bahwa aksi
mahasiswa ini antara lain menuntut pemerintah Republik Indonesia untuk segera membubarkan
Tim Asistensi Hukum yang dibentuk Menko Polhukam Wiranto.
“Kami juga
menuntut Menko Polhukam dalam hal ini Wiranto mundur dari jabatannya. Selain
itu kami juga meminta pemerintah segera tuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM
baik yang terjadi pada kasus tahun 1998 maupun pada kasus pelanggaran HAM
lainnya, dan kasus Novel Baswedan selaku penyidik KPK agar segera dituntaskan,”
kata Musakkir saat di temui di lokasi, Selasa.
Menurut
anggota dprd kota palopo asal partai pan
bakri tahir mengatakan bahwa pembentukan
tim asistensi hukum hanyalah akal-akalan saja
Menanggapi
tuntutan mahasiswa itu, Legislator Partai PAN kota Palopo, Bakri Tahir,
menyebutkan dirinya sepakat Wiranto dicopot dari jabatannya sebagai
Menkopolhukam, sebab menurutnya, Wiranto selama ini menjadi salah satu biang
kerok permasalahan yang terjadi di negara ini.
“Saya
terus terang, apa yang dilakukan bapak Wiranto untuk pembentukan tim asistensi
hukum ini adalah suatu akal-akalan, bagaimana bisa merekayasa pemilu ini
menjadi suatu pemilu agar masyarakat tidak melakukan Makar, saya anggap ini
hanya akal-akalan buat dia,” ucap Bakri.