PALOPO – Penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Humanity Yasa Tenteram di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, masih belum dapat kembali berjalan. Hingga saat ini, dapur penyedia makanan bergizi tersebut masih menunggu pencabutan status suspensi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Mitra SPPG Yayasan Humanity Yasa Tenteram, Marsel, mengatakan dapur yang berlokasi di Jalan KHM Kasim Nomor 17, Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara Utara, itu saat ini sedang melakukan sejumlah pembenahan sesuai arahan BGN.
Menurut dia, selain menyelesaikan persoalan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), pihaknya juga diminta melakukan perubahan tata letak atau layout dapur agar sesuai standar operasional yang ditetapkan BGN.
"Pelayanan dari SPPG Pattene ke beberapa sekolah masih terkendala karena status suspensi belum dibuka. Setelah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional, kami juga diminta melakukan perubahan layout dapur sesuai arahan dari Direktorat Pengawasan dan Evaluasi," kata Marsel.
Ia optimistis proses pembenahan dapat diselesaikan dalam dua hingga tiga hari ke depan.
"Harapannya perbaikan selesai dalam dua atau tiga hari ini. Paling lambat awal Agustus kami sudah bisa kembali melayani para penerima manfaat," ujarnya.
Layani SMPN 7 hingga TK
Apabila kembali beroperasi, dapur SPPG Pattene akan melayani sejumlah sekolah di Kota Palopo, di antaranya SMP Negeri 7 Palopo, SMP Cokroaminoto, beberapa sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar (SD), hingga taman kanak-kanak (TK).
Selain peserta didik, layanan MBG juga akan diperluas bagi kelompok rentan, termasuk ibu hamil.
Sebelum operasional dihentikan, pihaknya baru melayani 92 ibu hamil. Namun, data terbaru menunjukkan jumlah calon penerima manfaat dari kelompok tersebut meningkat signifikan.
"Sebelum disuspensi kami baru melayani 92 ibu hamil. Sekarang data yang masuk sudah lebih dari 300 orang. Arahan dari BGN minimal 300 penerima manfaat dan kami berharap jumlahnya bisa mencapai lebih dari 400 orang," jelas Marsel.
Ia mengungkapkan, sebelum penghentian operasional, total penerima manfaat yang dilayani dapur SPPG mencapai 2.678 orang, termasuk kelompok 3B yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Namun, jumlah tersebut diperkirakan akan berubah karena memasuki tahun ajaran baru.
"Kami masih menunggu data terbaru dari sekolah-sekolah karena sekarang sudah tahun ajaran baru. Jumlah siswa penerima manfaat tentu bisa bertambah atau justru berkurang. Nanti akan disesuaikan melalui nota kesepahaman atau MoU yang baru," katanya.
Suspensi Berawal dari Persoalan IPAL
Marsel menjelaskan, penghentian operasional dapur MBG bermula dari persoalan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Status suspensi mulai diberlakukan sejak 4 April 2026.
Meski demikian, ia memastikan seluruh perbaikan yang diminta telah dilakukan.
"Persoalan awal memang terkait IPAL. Tetapi itu sudah kami benahi dan tingkatkan sesuai ketentuan," ujarnya.
Ia mengatakan, fasilitas IPAL bahkan telah tiga kali diperiksa oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palopo.
"Hasilnya kami sudah mendapatkan rekomendasi bahwa fasilitas tersebut layak. Selanjutnya tinggal menunggu operasional berjalan selama tiga bulan untuk proses penerbitan izin lingkungan operasional, karena nanti akan diperiksa hasil pengolahan limbahnya apakah memenuhi baku mutu yang ditetapkan," jelasnya.
Layout Dapur Disesuaikan Standar BGN
Selain persoalan IPAL, BGN juga meminta perubahan desain dapur agar alur distribusi makanan lebih higienis dan tidak saling bersinggungan.
Marsel menjelaskan, dapur kini harus memiliki tiga jalur pintu yang terpisah.
"Setelah koordinasi dengan BGN, kami diarahkan mengubah layout dapur. Sesuai standar, dapur harus memiliki tiga pintu operasional di luar pintu kantor," katanya.
Ia menjelaskan, pintu pertama digunakan sebagai jalur masuk bahan baku (lock in), pintu kedua sebagai jalur keluar makanan siap distribusi menuju sekolah, sedangkan pintu ketiga dikhususkan untuk jalur keluar masuk wadah makanan atau ompreng.
"Konsep ini dibuat agar proses produksi lebih tertata, higienis, dan memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan BGN," ujar Marsel.
Dengan selesainya proses pembenahan tersebut, pihak SPPG berharap status suspensi segera dicabut sehingga distribusi Program Makan Bergizi Gratis kepada ribuan penerima manfaat di Kota Palopo dapat kembali berjalan pada awal Agustus 2026.
