MAKASSAR – PT Masmindo Dwi Area (MDA) menghadiri kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang digelar di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.
Kunjungan kerja tersebut membahas persiapan kebijakan pada tahap pra-penambangan, khususnya terkait pencegahan risiko dan perlindungan daerah di wilayah Sulawesi Selatan.
Forum ini menjadi ruang dialog antara Komite II DPD RI dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya guna memastikan investasi strategis dapat berjalan secara terukur, sejalan dengan karakteristik wilayah, serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Sejumlah pihak turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya perwakilan Pemerintah Kabupaten Luwu, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Polres Luwu, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, kepala desa, serta tokoh masyarakat di wilayah operasional PT Masmindo Dwi Area
Komite II DPD RI dalam kesempatan itu menyampaikan pemahamannya terhadap tantangan yang dihadapi daerah, khususnya wilayah dengan kondisi geografis yang terfragmentasi dan memiliki tingkat kerawanan bencana. Karena itu, percepatan investasi dinilai perlu diimbangi dengan penguatan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan.
Ketua Komite II DPD RI, A.A. Waris Halid, menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi advokasi DPD RI dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, tanpa mengabaikan perlindungan kepentingan daerah dan masyarakat.
“Kami mendorong agar proses investasi berjalan lancar dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi risiko, perlindungan lingkungan, serta kepentingan sosial masyarakat. Dialog sejak tahap awal menjadi penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama,” kata Waris, Jumat (6/2/2026).
Menanggapi hal tersebut, perwakilan manajemen PT Masmindo Dwi Area, Erlangga Gaffar, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komite II DPD RI terhadap proses investasi di daerah.
Ia menegaskan bahwa kehadiran MDA dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk membuka ruang dialog dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat.
“MDA sangat menghargai dan menghormati peran DPD RI dalam mengawal kepentingan daerah. Bagi kami, investasi adalah proses jangka panjang yang harus selaras dengan regulasi yang berlaku serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan,” ujar Erlangga.
Menurut dia, pendekatan mitigasi risiko sejak tahap awal menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan kegiatan usaha, sekaligus meminimalkan potensi dampak terhadap lingkungan dan sosial kemasyarakatan.
Dalam diskusi tersebut, Komite II DPD RI juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk mengantisipasi berbagai isu strategis, mulai dari tata ruang, lingkungan, sosial, hingga ketenagakerjaan lokal.
Pendekatan terpadu tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran investasi sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi daerah, khususnya di wilayah Kabupaten Luwu dan sekitarnya.