MANADO – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melakukan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara di Kantor Kejati Sulut, Manado, Rabu (11/2/2026). Pertemuan ini membahas penguatan koordinasi dalam pengamanan proyek strategis nasional, kesiapan Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri (Satgas RAFI) 2026, serta pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tepat sasaran.
Audiensi dipimpin langsung Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, bersama jajaran manajemen. Pertemuan berlangsung tertutup dan disebut berjalan konstruktif dengan fokus pada penguatan dukungan hukum serta koordinasi lintas instansi guna menjaga kelancaran distribusi energi di wilayah Sulawesi Utara.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah pengamanan proyek strategis nasional yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pertamina menilai dukungan dan pendampingan dari Kejaksaan penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai regulasi, tepat waktu, serta memberi manfaat luas bagi publik.
Kepala Kejati Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., menyatakan pihaknya siap mendukung langkah pengamanan proyek strategis dan pengawasan distribusi energi.
“Kami mendukung penuh langkah koordinasi yang dilakukan Pertamina. Proyek strategis nasional dan distribusi energi menyangkut kepentingan publik, sehingga perlu dikawal bersama agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Hendrik dalam keterangan tertulis.
Selain proyek strategis, kesiapan Satgas RAFI 2026 juga menjadi perhatian. Momentum Ramadan dan Idulfitri umumnya diikuti peningkatan kebutuhan energi, baik BBM maupun LPG. Karena itu, diperlukan pengawasan dan pengamanan distribusi secara terpadu agar pasokan tetap terjaga dan masyarakat tidak mengalami kendala.
Deny Sukendar menegaskan, sinergi dengan Kejaksaan menjadi bagian dari upaya menjaga tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam periode kebutuhan energi yang meningkat.
“Energi adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pengamanan proyek strategis, kesiapan Satgas RAFI, dan pengawasan distribusi BBM subsidi harus dilakukan secara kolaboratif. Dukungan Kejati Sulut memperkuat langkah kami untuk memastikan penyaluran energi berjalan lancar dan sesuai regulasi,” kata Deny.
Isu pengawasan BBM subsidi turut menjadi pembahasan strategis, terutama untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau penyaluran ke sektor industri yang tidak berhak. Pertamina menyatakan komitmennya memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, T. Muhammad Rum, menambahkan bahwa komunikasi lintas institusi menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik.
“Kami memandang kolaborasi dengan aparat penegak hukum sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas distribusi energi. Sinergi ini memastikan setiap program dan operasional Pertamina berjalan dalam koridor hukum serta memberikan kepastian bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui audiensi tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola perusahaan, menjaga ketahanan energi, serta memastikan subsidi energi tersalurkan secara tepat, aman, dan bertanggung jawab di wilayah Sulawesi Utara.