LUWU – Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, menyambut hangat kedatangan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Pusat, Prof. Dr. Abdul Kadir, di RSUD Batara Guru Belopa, Kamis (23/10/2025).
Kunjungan tersebut menjadi momen penting bagi Pemerintah Kabupaten Luwu untuk memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Dhevy menyampaikan rasa bangga dan bahagia atas kehadiran Prof. Abdul Kadir. Menurutnya, sosok yang juga pernah menjabat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI itu memiliki kontribusi besar terhadap kemajuan layanan kesehatan di Sulawesi Selatan.
“Alhamdulillah, kita patut bersyukur atas kehadiran Bapak Prof. Abdul Kadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah sosok luar biasa, banyak rumah sakit besar di Sulawesi Selatan yang berkembang berkat tangan dingin beliau,” ujar Dhevy.
Harapan Pemerataan Layanan hingga Wilayah Terpencil
Wabup Dhevy menuturkan, secara geografis Kabupaten Luwu memiliki tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan kesehatan karena wilayahnya terbagi antara Luwu bagian selatan dan Luwu bagian utara (Walmas).
Ia berharap kunjungan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dapat membuka peluang peningkatan akses dan pemerataan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil.
“Wilayah Walmas masih sangat membutuhkan perhatian lebih dalam pelayanan kesehatan. Kami berharap kehadiran Prof. Abdul Kadir dapat menjadi jembatan agar aspirasi masyarakat Luwu tersampaikan hingga ke Kementerian Kesehatan,” ujarnya.
Dhevy menegaskan, Pemkab Luwu terus berkomitmen memperkuat sektor kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, serta pemerataan layanan hingga pelosok desa.
“Kami bersama Bapak Bupati sejak awal pemerintahan telah berkomitmen memperkuat sektor kesehatan. Program unggulan kami, UHC Prioritas, menjadi bukti komitmen itu dan masih dijalankan secara konsisten,” jelasnya.
Kabupaten Luwu tercatat sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang tetap mempertahankan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh jaminan layanan kesehatan.
Prof. Abdul Kadir Apresiasi Capaian UHC Prioritas Luwu
Sementara itu, Prof. Abdul Kadir menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kabupaten Luwu serta keberhasilan daerah tersebut dalam menerapkan UHC Prioritas.
“UHC Prioritas ini luar biasa. Masyarakat Luwu yang sakit cukup membawa KTP saja dan langsung dilayani. Tidak ada lagi istilah tidak dilayani karena belum terdaftar. Ini bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak kesehatan warganya,” puji Abdul Kadir.
Ia menegaskan, fasilitas kesehatan harus memberikan pelayanan yang adil dan profesional tanpa membeda-bedakan peserta BPJS dan pasien umum.
“Pasien BPJS tidak boleh dinomorduakan. Mereka harus mendapat pelayanan yang sama, bermutu, dan profesional,” tegasnya.
Prof. Kadir juga menjelaskan, kunjungannya ke Luwu merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tingkat daerah.
“Kami ingin memastikan pelayanan kepada peserta BPJS benar-benar bermutu, tepat sasaran, dan sesuai kebijakan pemerintah,” katanya.
RSUD Batara Guru Akan Dilengkapi Fasilitas Modern
Lebih lanjut, Prof. Abdul Kadir mengungkapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang berfokus pada penguatan layanan unggulan di rumah sakit kabupaten, seperti jantung, kanker, stroke, dan urologi.
Ia menyebut Kemenkes telah menyiapkan 450 unit Cath Lab yang akan didistribusikan ke rumah sakit kabupaten di seluruh Indonesia, termasuk RSUD Batara Guru Belopa.
“Harapan kami, dengan fasilitas ini, pasien jantung di Luwu tidak perlu lagi dirujuk ke Makassar. Cukup ditangani di sini,” ujarnya.
Selain penguatan sarana, Prof. Kadir juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM kesehatan lokal. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memberi kesempatan bagi putra-putri daerah melanjutkan pendidikan spesialis agar kebutuhan dokter ahli dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Prof. Kadir juga menyoroti penerapan rekam medis elektronik (RME) dan efisiensi klaim BPJS Kesehatan di rumah sakit.
“Tolong pastikan pengisian data rekam medis dilakukan lengkap dan akurat. Klaim yang tertunda tinggi bisa mengganggu operasional rumah sakit. Targetnya, pending claim harus di bawah tiga persen,” tegasnya.
RSUD Batara Guru Berbenah Penuhi Standar Layanan
Direktur RSUD Batara Guru, dr. Daud Mustakim, menjelaskan, kunjungan Ketua Dewas BPJS Kesehatan bersama jajaran Deputi Direksi Wilayah 9 dan Dewan Jaminan Sosial Nasional bertujuan memantau kesiapan rumah sakit dalam menerapkan RME dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
“Berdasarkan daftar standar kelas rawat inap, ada 12 item standar yang sementara kami benahi untuk memenuhi seluruh persyaratannya,” kata dr. Daud.
Kegiatan ditutup dengan peninjauan langsung oleh Prof. Abdul Kadir dan rombongan ke sejumlah fasilitas pelayanan di RSUD Batara Guru Belopa, termasuk instalasi pelayanan, ruang rekam medis elektronik, dan layanan BPJS Kesehatan.