LUWU – Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I Tahun 2025. Agenda ini sekaligus membahas penyusunan target pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2026.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu, Senin (25/8/2025).
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah agenda penting, di antaranya evaluasi capaian PAD dan ETPD Semester I 2025, penyusunan target pendapatan tahun berikutnya, monitoring penerimaan pajak dan retribusi daerah secara non-tunai, serta evaluasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Wakil Bupati Luwu menekankan pentingnya rapat ini sebagai bentuk komitmen bersama memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Harapan kita, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan dokumen, tetapi menjadi langkah nyata dalam meningkatkan pendapatan daerah. Optimalisasi PAD harus dilakukan melalui sinergi antar-OPD, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan sistem digital. Dengan begitu, kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” kata Dhevy.
Dalam rapat tersebut, masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memaparkan capaian dan kendala terkait target pajak maupun retribusi yang telah ditetapkan.
Kepala Bapenda Kabupaten Luwu, Sofyan Thamrin, melaporkan perkembangan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun 2025.
“Per tanggal 19 Agustus 2025, realisasi pajak dan retribusi daerah tercatat sebesar Rp106,9 miliar dari target Rp217,7 miliar atau sekitar 49 persen,” ujar Sofyan.
Ia merinci, realisasi pajak daerah mencapai Rp40,8 miliar dari target Rp72,8 miliar atau 56 persen. Sementara realisasi retribusi daerah sebesar Rp66,1 miliar dari target Rp144,9 miliar atau 46 persen.
Menutup rapat, Wakil Bupati Luwu kembali mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk bergerak cepat dan terukur dalam mengejar target pendapatan yang telah ditentukan.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja lebih optimal, mengambil langkah strategis, serta berinovasi dalam memperluas basis pendapatan daerah. Dengan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital, kita optimistis target dapat tercapai,” tegas Dhevy.