PALOPO - Karyawan honorer yang bekerja di Kantor Dinas Kominfo Kota Palopo mengeluhkan dengan adanya honor atau gaji yang belum terbayarkan selama dua bulan terakhir, terhitung sejak November hingga Desember 2024.
Keluhan itu disampaikan oleh Carles, salah seorang karyawan honorer pada Dinas Kominfo Kota Palopo. Kamis, (2/1/2025).
Menurut Carles, alasan honor atau gaji yang belum diterimanya itu disebabkan oleh Kas Daerah (Kasda) Pemerintah Kota Palopo kosong.
Namun, lanjut Carles, jika itu menjadi alasan sehingga gaji tidak terbayarkan, akan tetapi mengapa gaji honorer di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palopo bisa terbayarkan. Sementara gaji honorer di Dinas Kominfo tidak terbayarkan.
"Ini kan namanya pilih kasih, masa gaji kami tidak dibayarkan selama dua bulan, sementara gaji honorer di dinas-dinas lain itu terbayarkan," kata Carles.
Carles melanjutkan, bahwa setelah dirinya mengikuti rapat terkait pembahasan gaji yang tidak terbayarkan, itu malah tidak membuahkan kabar gembira untuk dibayarkan di tahun 2025 ini, melainkan hanya membuahkan hasil yang membuat dirinya hilang semangat untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya di Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, dan ia lebih memilih untuk mogok kerja dengan alasan tertentu.
"Kami tadi rapat di kantor bahas soal gaji yang tidak dibayarkan, tapi hasil dari rapat itu gaji kami yang dua bulan itu tidak akan dibayarkan atau diputihkan," jelas Carles.
"Jadi, untuk sementara ini saya lebih memilih untuk mogok daripada melanjutkan tugas saya, karena terus terang saya sudah punya tanggungan atau istri dan anak yang perlu saya nafkahi. Kalau beginimi jadinya hak saya mau diputihkan, bagaimana caraku mau nafkahi keuargku, sementara anak masih kecil butuh susu, butuh popok dan kebutuhan lainnya," lanjut Carles.
Rencananya, dalam waktu dekat ini para honorer Dinas Kominfo Kota akan mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo untuk melakukan aksi demo.
"Kami akan melakukan aksi demo, kami sudah capek-capek bekerja selama dua bulan, tapi kami tidak menerima hak kami dan malah diputihkan, sementara honorer di dinas lain cair, ini maksudnya apa?," lebih jauh Carles.
Carles berharap, kiranya permasalahan ini dapat menimbulkan solusi agar gaji honorer pada Dinas Kominfo dapat terbayarkan.
"Besar harapan saya ada solusi terkait permasalahan ini untuk dibayarkan segera, terus terang baru kali ini hak kami di 2024 menyebrang ke tahun 2025, karena tahun sebelumnya hak kami itu tidak pernah menyebrang tahun," harap Carles. (*)