LUWU – Ribut-ribut soal tidak adanya penambahan kuota BPJS Kesehatan yang diduga sudah tidaka ada atau habis, lewat penganggaran APBD Kabupaten Luwu,
Kepala
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Luwu Rosnawary membantah jika anggaran BPJS Kesehatan
sudah tidak ada.
“Anggaran
BPJS yang tersedia masih cukup sampai akhir tahun 2023,” kata Rosnawary.
Menurut
Rosnawary, penonaktifan peserta BPJS Kesehatan saat ini berasal dari Peserta
Bantuan Iuran (PBI) APBN, sehingga pihak Dinkes tidak bisa mengakomodir usulan
BPJS tambahan sebab dua bulan ini anggarannya terbatas.
"Sementara
kami belum bisa menambah peserta baru, karena masih sementara kami
komunikasikan ke tim anggaran," ucap Rosnawary melalui pesan WhatsApp,
Sabtu,( 28/10/2023).
Baca : Tak Ada Penambahan BPJS Kesehatan, Ibu Hamil di Luwu Khawatir Tidak Mendapat Pelayanan
Lanjut
Rosnawary, sementara untuk peserta bantuan iuran APBD, anggarannya masih tetap
tersedia, sehingga dipastikan tidak ada
penonaktifan.
"Kami
masih selalu komunikasikan dengan tim anggaran untuk menambah anggaran BPJS
Kesehatan agar masyarakat masih bisa tercover," ujar rosnawary.
Sebelumnya diberitakan Warga Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan yang akan
mengusulkan diri untuk mendapat jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang dianggarkan lewat APBD Kabupaten
Luwu khawatir akan tidak terlayani pasalnya Dinas Sosial Luwu tidak lagi
menerima pengusulan BPJS atau pengaktifan BPJS.
Hal itu dialami salah seorang warga di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu
bernama Esse (24), dirinya khawatir setelah mendapat pesan
whatsApp group yang mengabarkan jika saat ini Dinas Sosial Kabupaten
Luwu tidak lagi menerima pengusulan BPJS Kesehatan atau pengaktifan BPJS
Kesehatan sejak bulan Oktober 2023 dikarenakan anggaran Dinas Kesehatan
Kabupaten Luwu sudah tidak ada.
"Bismillah assalamualaikum. Mohon ijin, kami dari Dinsos menyampaikan bahwa
mulai bulan Oktober 2023 kami tidak menerima usulan BPJS Pemda dikarenakan
anggaran di Dinkes sudah tidak ada. Jadi mohon Bapak dan Ibu menyampaikan ke
Bumil untuk daftar BPJS Mandiri," bunyi pesan WhatsApp yang diterima Esse.
Diketahui, Esse saat ini tengah hamil, ia khawatir BPJS Kesehatan yang
diandalkan untuk pelayanan kesehatannya tiba-tiba tidak aktif, mengingat
dirinya memiliki pengalaman kurang mengenakan kepada keluarganya tahun lalu.
"Saya sebenarnya was-was, apalagi tahun lalu ipar saya saat tengah
hamil dan saat melahirkan BPJS Kesehatannya tidak aktif sehingga ia membayar
umum bukan tertanggung BPJS Kesehatan, parahnya lagi saat itu keluarga hanya
bisa membayar ibunya atau orang tua dari bayi, sementara bayinya ditahan,"
kata Esse.
Hal yang sama juga dialami Nawir, warga Kecamatan Ponrang. Nawir kelabakan
saat mengantar keluarganya ke rumah sakit tetapi sesampainya di rumah sakit
BPJS Kesehatannya dinyatakan tidak aktif, padahal menurut keluarganya, belum
lama ini BPJS Kesehatannya aktif. Nawirpun mencoba menghubungi rekannya di
Dinas Sosial Kabupaten Luwu tetapi sayang, rekannya di Dinas Sosial itu
mengatakan, jika pengusulan BPJS Kesehatan bulan ini dihentikan.
"Untuk bulan ini kami stop usulan karena habis anggaran di
Dinkes," ucap Nawir menirukan pihak Dinas Sosial.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Johan Daido mengatakan jika pihaknya
membantah tidak menerima usulan BPJS Kesehatan bulan ini, namun dirinya tidak
menampik jika kuota BPJS sudah tidak ada.
"Tetap terima usulan sambil menunggu kuota, bulan ini tidak ada
kuota," jawab Johan Daido melalui pesan WhatsApp saat dikonfirmasi
wartawan, Jumat (27/10/2023).
Johan Daido saat ditanya untuk penganggaran di perubahan 2023 terkait
penambahan kuota yang dimaksud, dirinya menyebut jika hal itu di luar
domainnya.
“Masalah itu diluar domain saya kalau masalah anggaran,” ujar Johan Daido.