.jpeg)
Kegiatan yang berlangsung di Aula BPS Luwu, Jalan Jenderal Sudirman, Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu, Belopa, Jumat (19/8/2022) dihadiri Bupati Luwu yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ahyar Kasim.
Hadir pula perwakilan Kejaksaan Negeri Luwu, Pengadilan Negeri Luwu, Polres Luwu, Bappeda Luwu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palopo serta Dinas Kominfo Luwu.
Pada kegiatan itu, pegawai BPS Luwu mengucapkan dan menandatangani fakta integritas.
Kepala BPS Luwu, Salahuddin, mengatakan, dilakukannya pemberantasan korupsi,
kolusi dan nepotisme merupakan upaya meningkatkan kinerja.
Tidak hanya untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan BPS Luwu, namun juga merupakan target yang telah ditetapkan dalam
membentuk institusi BPS yang berakhlak.
"Sudah menjadi keharusan yang
utamanya adalah untuk dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat di dalam
penegakan supremasi hukum," kata Salahuddin dalam sambutannya.
Ia mengatakan, pembangunan zona intergritas berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari
Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK-WBBM.
Pelaksanaan reformasi birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi telah
memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku road map.
Pada periode pertama hingga periode kedua, lanjutnya telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran reformasi birokrasi.
Yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan
berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang mempunyai
pelayanan publik yang berkualitas.
Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Agar masyarakat merasakan hasil percepatan reformasi birokrasi yang telah
dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja," katanya.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di lingkungan instansi pemerintah.
Sebab pembangunan zona integritas dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.
Dengan demikian pembangunan zona integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.
"Melalui penandatanganan ini saya mengharapkan bahwa apa yang kita laksanakan hendaknya menjadi penyemangat bagi satuan kerja di bawah untuk melaksanakan semua ketentuan dan aturan pemberantasan KKN, reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang tentunyan di dukung dengan pengawasan yang konsisten dan obyektif," ujarnya.
"Semoga Allah Subhanahu Wataala senantiasa mengilhami, menjaga serta memberikan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan ikhtiar kita menegakkan integritas insan penegak hukum yang bermartabat," tuturnya.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ahyar Kasim, berharap apa yang telah diucapkan pegawai BPS dapat dijalankan dengan baik.
"Selaku pemerintah daerah kami berharap apa yang telah diucapkan dan ditandatangani saudara dapat dilaksanakan dengan baik, terutama tugas BPS sebagai pegelola data," harapnya.