APRI Luwu Utara RDP dengan Komisi I, Infrastruktur Jalan, Pendidikan dan Kesehatan Jadi Masalah Utama di Rampi
INSPIRASI TIMUR INDONESIA

LUWU UTARA - Aliansi Peduli Rampi Indonesia Luwu Utara (APRI LUTRA), rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Lutra di ruang rapat komisi lembaga legislatif setempat, Rabu 15 Juni 2022.

Dalam RDP tersebut, perwakilan APRI LUTRA menyampaikan sejumlah problem dan tawaran solusi mengenai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kecamatan Rampi.

Jenderal Lapangan APRI LUTRA, Hesron Tomba dalam RDP mengatakan, secara umum pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik pada bidang kesehatan dan pendidikan di Kecamatan Rampi, masih banyak yang perlu menjadi perhatian khusus pemerintah.

"Secara umum di forum ini, saya ingin menyampaikan bahwa pembangunan  infrastruktur jalan dan pelayanan publik pada bidang kesehatan, serta pendidikan di Rampi, masih belum memadai," kata Hesron.

Hal yang sama dikatakan, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Rongkong Indonesia (HMRI), Malik Fajar pihaknya mengusulkan agar pembangunan infrastruktur jalan penghubung khususnya poros jalan Masamba - Rampi yang masih sangat memprihatikan bisa segera diatasi.

"Pemerintah harus segera membangun infrastruktur jalan poros Masamba - Rampi agar akses jalan penghubung Ibukota Kabupaten Lutra dengan Kecamatan Rampi, bisa segera direalisasikan," ucap Malik.

Menurut Malik, jika saat ini Partai Nasdem secara swadaya mencoba membantu masyarakat Rampi dan Pemda Lutra untuk membuka akses jalan penghubung poros Masamba - Rampi, maka Pemda Lutra tidak boleh diam dan berpangku tangan.

"Seharusnya, Pemda Lutra segera mengalokasikan anggaran untuk  menindaklanjuti atau meningkatkan kualitas jalan penghubung Masamba - Rampi," ujar Malik.

Serikat Rakyat Miskin Demokratik (SRMD), William Marthom  mengkritisi sejumlah ketimpangan pada bidang kesehatan dan pendidikan di wilayah Kecamatan Rampi.

William menegaskan bahwa hingga saat ini, masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian Pemda Lutra secara serius, baik pada bidang kesehatan maupun pada bidang pendidikan.

"Pada bidang kesehatan ada sejumlah problem yang mesti segera dicarikan solusi kongkrit. Misalnya mengenai masalah sarana dan prasarana (Sarpras) kesehatan di Kecamatan Rampi. Selain bangunan Puskesmas dan rumah dinas tenaga kesehatan yang mesti dibangun secara memadai, Puskesdes pada setiap desa juga perlu diprioritaskan. Termasuk tenaga kesehatan (Nakes) yang ditugaskan di wilayah Rampi," sebutnya.

Lebih jauh aktivis SRMD tersebut, membeberkan bahwa di Kecamatan Rampi, selain kekurangan Sarpras yang memadai di bidang kesehatan hal yang sama juga terjadi pada bidang pendidikan.

 

"Jadi problem pada bidang kesehatan, secara umum sama dengan problem di bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan kekurangan Sarpras juga hampir sama. Demikian pula dengan jumlah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan (Nakes) di Rampi yang masih sangat kurang, perlu jadi perhatian khusus. Belum lagi masalah mengenai masih banyaknya tenaga pendidik dan Nakes di Rampi yang kurang bertanggungjawab menjalankan tupoksinya," sebut William.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Rampi (PB IPMR), Ramon Dasinga Torau, meminta agar Dinas Kesehatan Kabupaten Lutra segera menyediakan Rumah Tinggal Kesehatan (RTK) khusus untuk masyarakat Rampi yang dirujuk ke rumah sakit yang ada di Masamba Ibukota Kabupaten Lutra.

"Terkait masalah kesehatan ada problem yang perlu segera direalisasikan. Masalah yang saya maksud adalah penyediaan RTK di Masamba. Supaya warga Rampi yang baru keluar dari rumah sakit bisa tinggal di RTK, selama masih diwajibkan kontrol rutin ke rumah sakit," ucapnya.

Setelah mendengarkan usul, saran dan kritik dari perwakilan APRI LUTRA, Sekretaris Komisi 1 DPRD Lutra, Sudirman Salomba meminta pihak terkait dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Lutra, Jasrum dan Kepala Dinas Kesehatan Lutra, Hj Marhani Katma untuk menanggapi pernyataannya yang disampaikan perwakilan APRI LUTRA.

Jasrum dalam kesempatan ini, mengapresiasi aktivis yang tergabung dalam APRI Lutra.

"Terima kasih kepada adik-adik saya yang tergabung dalam APRI Lutra. Karena kritik dan saran dari adik-adik dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan bagi kami untuk mengambil kebijakan. Baik kebijakan mengenai pemenuhan Sarpras maupun kebijakan dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga pendidik di Kecamatan Rampi," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di wilayah Rampi.

"Kami tetap berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kecamatan Rampi. Dan untuk mewujudkan komitmen itu, harus dibarengi dengan pemenuhan Sarpras pendidikan, seperti ruang kelas belajar dan mobiler, pemenuhan standar jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga harus terus diupayakan," tukasnya.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Lutra, Marhani Katma. Pihaknya juga mengapresiasi APRI LUTRA.

"Terima kasih atas kritik dan saran adik-adik. Kritiknya akan kami jadikan bahan evaluasi dan sarannya akan kami jadikan bahan untuk menyusun program pemenuhan taraf kesehatan masyarakat Rampi secara optimal," sebutnya.

Marhani menambahkan bahwa penambahan jumlah tenaga kesehatan (Nakes) dan fasilitas kesehatan, termasuk peralatan medis di Kecamatan Rampi adalah sebuah keharusan.

 

"Penambahan Nakes dan fasilitas kesehatan, termasuk peralatan medis di Rampi, akan terus kami upayakan. Hanya saja hal tersebut akan kami dilaksanakan secara bertahap, karena realisasinya sangat ditentukan dengan ketersediaan anggaran pemerintah," tuturnya.

Menariknya, anggota DPRD Lutra dari Fraksi Golkar, H. Mahfud Yunus yang hadir dalam RDP tersebut, juga mengkritisi kinerja tenaga pendidik atau guru berstatus ASN di Kecamatan Rampi.

"Saya ketika melakukan reses di Kecamatan Rampi, banyak mendapat laporan dan keluhan masyarakat Rampi, terkait guru-guru khususnya yang sudah berstatus ASN. Katanya jarang masuk mengajar, mereka lebih banyak beraktivitas di luar Rampi," bebernya.

Mahfud menegaskan bahwa perilaku tenaga pendidik yang tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal harus diberikan sanksi.

"Pak Kadis Pendidikan, saya harap guru yang malas masuk mengajar harus dievaluasi dan diberikan sanksi. Kasihan anak didik kita yang ada di Rampi, jika kondisi demikian tidak segera diatasi," tegasnya.

Tampak hadir dalam RDP ini, selain para aktivis yang tergabung dalam APRI LUTRA, hadir pula sejumlah anggota DPRD Lutra dari Komisi 1, yakni Sudirman Salomba, H. Mahfud Yunus, Paulus Palino, dan H. Rasman.

Hadir pula dari instansi terkait, Kepala Dinas Pendidikan Lutra Jasrum dan Kepala Dinas Kesehatan Lutra Hj Marhani Katma, beserta jajarannya.

Untuk diketahui, RDP tersebut berlangsung tertib meski banyak kritik yang dilontarkan para perwakilan aktivis dari IPMR, HMRI, HAM BASTEM, HIKMA LUTRA dan SRMD. (***)

Previous Post Next Post