LUWU UTARA - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nunukan, Povinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadikan Kabupaten Luwu Utara sebagai lokus Studi Lapangan bagi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) II Kabupaten Nunukan.
Pemilihan Luwu Utara sebagai lokus studi lapangan PKA II Kabupaten Nunukan atas rekomendasi Pusat Pelatihan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan LAN Makassar.
“Pemilihan Luwu Utara sebagai lokus studi lapangan (stula) adalah pilihan yang tepat dan selektif karena dalam evaluasi kami yang mengawasi pemerintahan, profil birokrasi melayani yang sangat baik di bawah kepemimpinan ibu Indah, menjadikan Luwu Utara sebagai sumber belajar,” ungkap Kepala Pusat Pelatihan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan LAN Makassar, Rabu (6/10/2021), pada kegiatan Studi Lapangan Peserta PKA II Nunukan yang digelar virtual.
Taufik mengatakan, dalam birokrasi yang melayani banyak inovasi dan kreativitas yang telah dihasilkan Pemda Luwu Utara, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
“Ini menjadikannya sebagai role model, dan direplikasi oleh daerah lain,” terangnya.
Untuk itu, kata dia, pemilihan Luwu Utara sebagai pusat belajar adalah sangat tepat.
“Inilah alasan kami membawa pejabat eselon III Pemda Kabupaten Nunukan untuk belajar di Luwu Utara,” sebut dia.
Sementara itu, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, yang juga mengikuti kegiatan ini secara virtual dari Ruang Command Center menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemda Nunukan yang telah memilih Luwu Utara sebagai lokus studi lapangan, tepatnya di Dinas PMPTSP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Indah menjelaskan, pascabencana banjir bandang, Pemda telah menyusun Rencana Rehabilitas dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) banjir bandang yang desain penanganannya sampai 5 tahun ke depan yang juga sejalan dengan penanganan COVID-19 untuk pemulihan ekonomi nasional.
Sementara penataan birokrasi pemerintahan, ia menyebutkan ada beberapa upaya yang dilakukan, di antaranya penataan organisasi perangkat daerah dan penyederhanaan birokrasi sesuai PermenPANRB.
“Upaya perbaikan tatanan pelayanan publik di Luwu Utara, kami juga mengembangkan strategi, yaitu mendorong inovasi daerah, baik inovasi tata kelola pemerintahan maupun inovasi pelayanan publik yang dikembangkan melalui keterlibatan ASN yang dihasilkan melalui Latsar maupun Latpim,” beber Indah.
Pada kesempatan yang sama di tempat berbeda, Wakil Bupati Nunukan, Hanafiah, memuji Pemda Luwu Utara yang memiliki prestasi dan keberhasilan.
“Kami membawa peserta studi lapangan PKA ini untuk menggali lebih dalam lagi apa langkah dan strategi Pemda Luwu Utara dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan kependudukan dan penanaman modal serta perizinan yang menjadi lokus stula PKA ini,” kata Hanafiah.
Sebanyak 36 pejabat administrator Pemda Nunukan ini, kata dia, dituntut untuk peka menghadapi masalah yang ada di tempat kerja masing-masing.
“Kami harapkan para peserta nantinya dapat merumuskan permasalahan yang ada di organisasi masing dengan menerapkan ATM atau amati, tiru dan modifikasi,” harapnya.
Dengan begitu, lanjut dia, dapat tercipta inovasi baru yang nantinya akan diterapkan di tempat kerja masing-masing dan menciptakan kinerja ASN yang lebih baik lagi.
“Melalui studi lapangan ini pula, walaupun dilakukan secara virtual, peserta PKA tetap dapat berdiskusi dan menggali informasi lebih detail mengenai tata kelola pelayanan yang ada di Dinas PMPTSP dan Dinas Dukcapil sebagai lokus stula dan kita juga berharap peserta Latpim dapat memberi masukan berupa ide dan gagasan yang konstruktif untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan di Kabupaten Nunukan,” tandas dia. (Am/LH)