PALOPO – Ratusan tenaga honorer Kategori Dua (K2) kota Palopo, Sulawesi
Selatan, Senin (11/02/2019) berunjuk rasa di gedung DPRD kota Palopo. Aksi
mereka menolak perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Koordinator aksi Muhammad Husain mengatakan bahwa mereka
menuntut penolakan P3K karena tidak berkeadilan.
“Honorer K2 itukan ada empat yakni tenaga tekhnis,
kesehatan, penyuluh dan guru, sedangkan yang diakomodir dalam P3K itu hanya
tiga yakni guru, kesehatan dan penyuluh, sedangkan tenaga tekhnis tidak, itukan
mengkotak-kotakkan P3K karena dalam PP48 menyatakan bahwa P3K itu tidak
terlepas mereka satu kesatuan, lahir dari undang-undang yang sama yakni PP yang
sama,” kata Muhammad Husain, Senin (11/02/2019).
Kata dia, Honorer K2 Palopo harus diangkat menjadi ASN
karena kalau hanya direkrut jadi P3K itu hanya terbebani pada anggaran APBD.
“Kami ingin honorer K2 diangkat jadi ASN bukan direkrut jadi
tenaga P3K karena kalau P3K hanya membebani anggaran APBD sedangkan jika
diangkat jadi ASN anggaran dibebankan pada APBN,” ucapnya.
Kata dia sebanyak 1.600 tenaga honorer K2 Palopo yang aktif,
saat ini ada sebanyak 90 persen tenaga tekhnis.
“Dari 1.600 tenaga tekhnis ada sekitar 90 persen atau 1.440
yang aktif saat ini,” ujarnya.
Ketua Komisi Satu DPRD kota Palopo, Abdul jawad Nurdin
mengatakan bahwa tuntutan para honorer K2 Palopo cukup direspon untuk
diperjuangkan.
“Kami sangat respon para honorer K2 untuk menjadi ASN, bahkan
saat rekrutmen ASN K2 Palopo ini sudah kami komunikasikan dengan Kemenpan RB
agar mereka diangkat jadi ASN tetapi mereka punya aturan bahwa ada kriteria K2
untuk jadi ASN salah satunya adalah umur sehingga mereka dijanjikan untuk
menjadi tenaga P3K,” ucapnya.
Terkait penerimaan P3K, mereka juga kecewa dengan adanya
pembatasan sehingga menolak rekrutmen P3K.
“Memang kalau rekrutmen P3K, kota Palopo bisa saja tidak
mampu mengakomodir semuanya, tapi kami tetap memperjuangkan keinginan mereka,”
tuturnya.