PAREPARE – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sulawesi Selatan menilai klarifikasi dan permintaan maaf Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, belum cukup untuk menyelesaikan polemik pernyataannya yang menyinggung media.
Polemik tersebut bermula saat Tasming Hamid menyampaikan pernyataan bernada ancaman dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) SKPD. Dalam kesempatan itu, ia menyebut istilah "halal darahnya" terhadap media yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, tetapi tetap mengkritik Pemkot Parepare.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat reaksi dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar. Organisasi jurnalis itu menilai pernyataan tersebut provokatif dan berpotensi membahayakan kebebasan pers.
Menanggapi polemik itu, Tasming Hamid menyampaikan klarifikasi bahwa pernyataannya muncul dalam konteks evaluasi kemitraan pemerintah dengan media.
Ia juga menjelaskan bahwa terdapat pemberitaan yang dinilai tidak sesuai fakta. Tasming menegaskan tidak memiliki niat untuk mengancam atau mengintimidasi media serta menyatakan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik yang disampaikan secara profesional, berimbang, dan berdasarkan fakta.
Namun, Kepala Bidang Teknologi Media dan Pers Aliansi BEM Nusantara Sulawesi Selatan, R. A. Putra Basri, menilai klarifikasi tersebut belum menjawab persoalan mendasar.
Menurut dia, hal yang perlu dijelaskan adalah batas antara evaluasi kerja sama pemerintah dengan media dan independensi pemberitaan.
"Jangan sampai penilaian pemerintah terhadap media justru menjadi tekanan terhadap ruang kritik. Sebab, independensi pemberitaan tidak boleh bergantung pada hubungan kerja sama antara media dan pemerintah," kata Putra Basri.
Ia juga menyoroti permintaan maaf Wali Kota yang disampaikan dengan konteks apabila pernyataannya membuat pihak lain merasa tidak nyaman atau resah.
Menurut Putra, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut ketidaknyamanan, melainkan tanggung jawab seorang pejabat publik atas pernyataan yang berpotensi memengaruhi kebebasan pers.
Ia menegaskan, permintaan maaf seharusnya diikuti langkah konkret untuk memastikan media tetap dapat menjalankan tugas jurnalistik tanpa tekanan maupun intimidasi.
"Kontrak kerja sama antara pemerintah dan media bukan berarti kontrak untuk memperoleh loyalitas dalam pemberitaan. Kemitraan tidak boleh menghilangkan independensi pers," ujarnya.
Minta Pemkot Parepare Beri Jaminan
Atas polemik tersebut, Aliansi BEM Nusantara Sulsel meminta Pemkot Parepare menjelaskan secara terbuka mekanisme dan standar penilaian terhadap pemberitaan media.
Selain itu, mereka meminta kejelasan aturan kerja sama pemerintah dengan media serta jaminan tidak adanya perlakuan diskriminatif terhadap media yang bersikap kritis.
Putra Basri mengatakan, persoalan ini berkaitan erat dengan prinsip kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dalam Pasal 3 ayat (1), pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara Pasal 4 menjamin kemerdekaan pers sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Ia menambahkan, apabila pemerintah menemukan pemberitaan yang dianggap keliru, terdapat mekanisme hak jawab dan hak koreksi yang dapat ditempuh sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Jika terdapat pemberitaan yang dinilai keliru, pemerintah punya mekanisme hak jawab dan hak koreksi. Kritik tidak seharusnya dibalas dengan tekanan, terlebih oleh pejabat yang punya kewenangan publik," kata Putra.
Ia berharap Wali Kota Parepare membuktikan komitmennya terhadap keterbukaan informasi dan kebebasan pers melalui kebijakan serta tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan klarifikasi.
"Wali Kota harus membuktikan keterbukaannya terhadap pers melalui tindakan nyata, bukan hanya melalui pernyataan klarifikasi," tutupnya.
No comments:
Post a Comment