MAKASSAR – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melakukan optimalisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.
Dinamika penyaluran BBM saat ini terjadi terutama di Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Lilik Hardiyanto mengatakan, kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya kebutuhan BBM masyarakat.
Menurut dia, peningkatan permintaan antara lain berasal dari sektor angkutan logistik serta aktivitas masyarakat pada periode panen dan tanam di sejumlah daerah.
Selain itu, perbedaan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi turut memengaruhi pola konsumsi masyarakat.
“Dinamika yang terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan merupakan akibat dari peningkatan permintaan BBM. Saat ini kebutuhan meningkat, antara lain karena aktivitas angkutan logistik serta periode panen dan tanam di sejumlah wilayah,” ujar Lilik dalam keterangannya, Selasa (1/9/2026).
“Disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi juga turut memengaruhi pergeseran pola konsumsi masyarakat,” lanjutnya.
Pasokan BBM ditambah
Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan tersebut, Pertamina melakukan sejumlah penyesuaian operasional.
Salah satunya dengan menambah pasokan BBM ke sejumlah SPBU yang memiliki tingkat kebutuhan tinggi.
Pertamina menyebut tambahan suplai dapat mencapai 15 persen dibandingkan kondisi normal.
Selain itu, titik suplai atau depot dioperasikan lebih awal. Jam operasional SPBU juga disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Pertamina turut menambah mobil tangki perbantuan atau spot charter untuk mempercepat distribusi BBM.
“Dari sisi operasional, kami terus menyesuaikan pola distribusi dengan kondisi di lapangan. Penambahan suplai hingga 15 persen, pengoperasian depot dan SPBU lebih awal, serta penambahan mobil tangki perbantuan atau spot charter terus dilakukan,” kata Lilik.
Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung ketersediaan BBM di SPBU yang mengalami peningkatan permintaan.
Petugas dikerahkan atur antrean
Selain menambah pasokan, Pertamina melakukan pengaturan pelayanan di sejumlah SPBU.
Petugas marshal dikerahkan untuk membantu mengatur kendaraan yang mengantre. Petugas juga memberikan informasi mengenai alternatif SPBU terdekat kepada masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan agar antrean kendaraan dapat dikelola dengan lebih tertib dan pelayanan kepada konsumen tetap berjalan.
Pertamina juga memperkuat pengawasan terhadap transaksi BBM subsidi.
Evaluasi dilakukan terhadap kendaraan yang terindikasi melakukan pembelian secara berulang atau tidak wajar.
Hingga saat ini, sebanyak 4.767 nomor polisi kendaraan telah diblokir sebagai bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan BBM subsidi.
“Kami melakukan evaluasi terhadap nomor polisi yang terindikasi melakukan pembelian berulang atau tidak wajar, termasuk melakukan pemblokiran,” ujar Lilik.
Pertamina juga memasang pengumuman larangan pengisian bagi kendaraan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan BBM subsidi di sejumlah SPBU.
110 SPBU dibina, 63 dikenai sanksi
Pengawasan juga dilakukan terhadap pengelola SPBU.
Pertamina telah melakukan pembinaan terhadap 110 SPBU untuk memastikan pengelolaan dan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.
Dari hasil evaluasi tersebut, sebanyak 63 SPBU mendapatkan sanksi berupa penghentian sementara penyaluran BBM selama kurun waktu tertentu.
Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Pertamina menyediakan pilihan BBM jenis JBU atau Jenis BBM Umum sebagai produk substitusi bagi konsumen yang membutuhkan bahan bakar sesuai spesifikasi kendaraannya.
Lilik mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.
“Kami terus melakukan evaluasi secara berkala dan mengambil langkah yang diperlukan berdasarkan kondisi di lapangan,” katanya.
“Kami juga mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan agar pelayanan dapat berlangsung lebih tertib dan kebutuhan masyarakat lainnya tetap dapat terpenuhi,” lanjut Lilik.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Hiswana Migas, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga kelancaran distribusi BBM di Sulawesi Selatan.
No comments:
Post a Comment