Petani Laoli Gugat HPL Pemkab Luwu Timur ke PTUN, LBH: Jangan Ada Aktivitas Sebelum Putusan

LUWU TIMUR - Sejumlah Petani Laoli, Desa Harapan, Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, resmi membawa sengketa lahan mereka ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.

 

Gugatan itu mempersoalkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) yang diterbitkan atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur yang dianggap menjadi dasar atas langkah penggusuran terhadap rumah dan tanaman di lahan garapan mereka.

 

Hadirnya sertifikat penguasaan lahan, turut dikaitkan dengan pembangunan kawasan industri PT. Indonesia Huali Industry Park (IHIP), yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN).

 

Staf Ekosub LBH Makassar, Fajrin, dalam siaran persnya  menyatakan pengajuan gugatan ini telah dilakukan,Jumat (28/8/2026) pagi tadi.

 

“Gugatan diajukan untuk menguji tindakan pemerintah dalam penerbitan HPL, termasuk proses penerbitannya yang dinilai bermasalah. Beberapa hal krusial juga dalam gugatan kami di antaranya adalah terkait proses terbitnya sertifikat yang dinilai cacat karena Pemerintah Luwu Timur yang mengklaim lahan petani sama sekali tidak pernah menguasai lahan secara fisik sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata cara penetapan HPL,” kata Fajrin, Jumat.

 

Menurut Fajrin, keberadaan HPL telah berdampak langsung terhadap Petani Laoli. Hal itu, terlihat dari pengosongan lahan yang berlangsung pada 30–31 Juli 2026.

 

“Kami akan terus mengawal proses ini,” ucapnya.

 

Pihak LBH Makassar juga mengingatkan PT. IHIP maupun Pemkab Luwu Timur agar tidak melakukan aktivitas di atas lahan yang disengketakan selama proses hukum berlangsung.

 

“Kami juga mengingatkan baik PT. IHIP maupun pemerintah Luwu Timur agar tidak melakukan aktivitas apapun di atas tanah milik petani Laoli sebelum adanya keputusan pengadilan sebagai langkah menghormati upaya hukum yang sedang berjalan,” ucap Fajrin.

 

Sementara itu, perwakilan Petani Laoli, Mujahid berharap PTUN Makassar dapat memberikan keadilan atas persoalan yang mereka hadapi.

 

“Alhamdulillah, kami petani Laoli telah datang menghadap ke PTUN Makassar maka kami sebagai petani mengharap sepenuhnya kepada PTUN Makassar supaya seluruh permasalahan kami, karena kami telah mengalami penggusuran penindasan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Luwu Timur,” ujar Mujahid.

 

Mereka berharap proses persidangan berjalan lancar dan hak-hak Petani Laoli dapat dipenuhi.

 

“Karena kami datang di sini, kami hanya mengharap kepada PTUN Makassar supaya bagaimana hak-hak petani Laoli ini ditunaikan dengan haknya sesuai dengan keadilan,” harapnya.

 

Gugatan ini menjadi perkembangan terbaru dari sengketa lahan yang telah berlangsung selama beberapa waktu di Dusun Laoli.

 

Petani Laoli sebelumnya menyatakan telah menguasai dan mengelola lahan tersebut sejak 1998. Di sisi lain, Pemkab Lutim menyatakan kawasan itu merupakan bagian dari lahan yang menjadi aset pemerintah daerah dan kemudian diterbitkan HPL pada 2024.

 

LBH Makassar sejak awal mempersoalkan penerbitan HPL tersebut. Dalam pernyataan sebelumnya, LBH menyebut HPL sekitar 395 hektare itu diterbitkan tanpa proses yang transparan dan tanpa melibatkan masyarakat yang secara fisik menguasai lahan.

 

Persoalan memuncak pada 30–31 Juli 2026 ketika proses pengosongan dilakukan di kawasan tersebut. LBH dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menyebut pengosongan disertai tindakan kekerasan terhadap warga.

 

Sementara, pemerintah daerah menyatakan langkah tersebut berkaitan dengan penertiban aset dan penanganan lahan untuk pembangunan kawasan industri PT. IHIP.

 

Dengan gugatan yang kini diajukan ke PTUN Makassar, persoalan HPL yang selama ini menjadi salah satu dasar dalam penguasaan lahan Laoli selanjutnya akan diuji melalui jalur hukum.

 

Sebelumnya diberitakan Pembongkaran rumah warga di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan berujung ricuh.

 

Pembongkaran itu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur melibatkan Satpol PP. Kawasan tersebut rencananya dipersiapkan untuk kepentingan investasi.

 

Kericuhan antara warga dan petugas Satpol PP berlangsung pada Kamis (30/7/2026). Pada Jumat (31/7/2026) ketegangan masih terasa.

 

Masalah bermula ketika sejumlah warga berupaya mempertahankan rumah yang mereka klaim belum menerima penyelesaian ganti rugi dari pemerintah daerah.

 

Aksi saling dorong antara warga dan petugas pun tidak dapat dihindari.

Dalam insiden tersebut, seorang pendamping warga dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Muhammad Pajrin Rahman dan seorang petani disebut mengalami tindakan represif saat berusaha menghentikan pembongkaran.

 

Koalisi Rakyat Sulsel Lawan Proyek Strategis Nasional (PSN) tuding penggusuran permukiman dan lahan garapan warga di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, diwarnai tindakan represif aparat keamanan.

 

Pernyataan tersebut disampaikan koalisi yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, diantaranya YLBHI-LBH Makassar, LBH Pers Makassar, WALHI Sulawesi Selatan,

 

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulsel, AGRA Sulsel, Trend Asia, AJI Makassar, dan beberapa organisasi lainnya dalam konferensi pers di Kantor LBH Makassar, Jumat (31/7/2026).

 

Koalisi menyebut penggusuran yang berlangsung pada Kamis (30/7/2026) dilakukan untuk membuka jalan pembangunan kawasan industri PT Indonesia Hualy Industrial Park (IHIP) yang berstatus PSN.

 

Dalam keterangannya, koalisi mengklaim Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengerahkan ratusan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang didukung aparat kepolisian dan TNI untuk melakukan pembongkaran rumah warga.