DPRD Luwu Sampaikan Hasil Pembahasan KUPA dan PPAS, Anggaran Diarahkan untuk Kepentingan Masyarakat

LUWU – DPRD Kabupaten Luwu menyampaikan laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu, Senin (24/8/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Luwu tersebut dihadiri Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu yang menyampaikan sambutan Bupati Luwu Patahudding.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Muh. Rudi, para kepala perangkat daerah, serta camat lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu.

Dalam sambutannya, Muh. Dhevy mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Luwu, khususnya Badan Anggaran, yang telah melakukan pembahasan KUPA dan PPAS secara bersama-sama.

Menurutnya, pembahasan kebijakan anggaran menjadi bagian penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap menyesuaikan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta kemampuan fiskal daerah.

“Pemerintah Kabupaten Luwu berkomitmen melakukan penyesuaian terhadap berbagai program dan kegiatan berdasarkan perkembangan kondisi aktual serta kemampuan fiskal daerah. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran daerah memberikan nilai manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Muh. Dhevy.

Ia menegaskan, pelaksanaan APBD harus diarahkan pada program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan perekonomian daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencapaian target pembangunan Kabupaten Luwu.

Muh. Dhevy juga menekankan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program yang memberikan manfaat nyata.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya mengejar target jangka pendek, tetapi juga harus memperkuat fondasi pembangunan secara berkelanjutan.

“Pemerintah Kabupaten Luwu tidak hanya hadir untuk mendengar dan merespons kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga terus berupaya memberikan perhatian melalui berbagai bentuk bantuan dan program nyata yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan anggaran harus disusun secara efektif, efisien, transparan, dan terukur. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan mampu mendukung pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penyesuaian anggaran juga mempertimbangkan perkembangan pendapatan daerah, termasuk perubahan dukungan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Dengan adanya perubahan kondisi pendapatan dan dukungan keuangan, pemerintah daerah bersama DPRD perlu memastikan penyesuaian anggaran tetap diarahkan pada kebutuhan prioritas dan program yang memberikan dampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Laporan hasil pembahasan DPRD Luwu tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan KUPA dan PPAS sebelum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemkab Luwu berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan anggaran terus diperkuat. Dengan demikian, kebijakan APBD diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan pembangunan saat ini, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan.