MAKASSAR - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menghadiri rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pengendalian penyaluran dan penguatan mekanisme rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar lebih tepat sasaran.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga regulator sektor energi.
Rapat koordinasi tersebut digelar sebagai respons atas dinamika di lapangan, khususnya terkait penggunaan surat rekomendasi bagi sektor nelayan dan petani. Pemerintah daerah menilai masih terdapat perbedaan pemahaman dalam penerbitan rekomendasi, termasuk dalam menyesuaikan kebutuhan BBM dengan kapasitas usaha maupun alat produksi yang digunakan.
Melalui forum ini, seluruh pihak menyepakati pentingnya penyelarasan regulasi penyaluran BBM subsidi serta penguatan pengawasan di lapangan. Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan aktif aparat penegak hukum hingga tingkat daerah guna memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menyatakan bahwa forum koordinasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola distribusi energi.
“Forum ini membahas secara komprehensif aturan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya melalui mekanisme surat rekomendasi. Fokus utamanya memastikan sistem yang ada terus disempurnakan agar penyaluran benar-benar tepat sasaran, terutama bagi petani dan nelayan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga transparansi distribusi energi.
“Koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum akan membuat pengawasan di lapangan lebih efektif serta meminimalkan potensi penyimpangan,” jelasnya.
Sebagai bagian dari komitmen, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan akan terus mendukung kebijakan pemerintah serta menjaga keandalan distribusi energi di wilayahnya.
Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi. Jika menemukan indikasi penyimpangan atau kendala layanan, laporan dapat disampaikan melalui Pertamina Call Center (PCC) 135 sebagai saluran resmi pengaduan.