LUWU - Pemerintah pusat bersama Pemerintah Kabupaten Luwu menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP), Kamis (19/6/2025). Langkah ini menjadi bagian dari strategi mencapai swasembada pangan, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian yang juga menjabat Ketua Satgas Swasembada Pangan Sulsel, menyebut potensi peningkatan IP hingga 300 sangat memungkinkan diterapkan di Luwu.
"Air tersedia, petani siap, lahan pun ada. Saat ini kita punya varietas padi unggul dengan umur kurang dari 100 hari dan potensi hasil 9 ton per hektare. Ini memungkinkan kita mencapai IP 300,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Luwu menyambut optimisme itu. Wakil bupati dalam sambutannya menegaskan, pertanian akan menjadi sektor prioritas dalam lima tahun ke depan. Hal itu selaras dengan visi pembangunan daerah berbasis agribisnis.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih harus diatasi. Salah satunya adalah perlambatan luas tambah tanam (LTT) pada April–Mei 2025 yang dipengaruhi panen raya dan minimnya irigasi di sekitar 4.728 hektare sawah tadah hujan. Kondisi ini diperburuk oleh belum pulihnya infrastruktur irigasi pascabencana banjir dan longsor Mei tahun lalu.
“Kami butuh dukungan lebih besar dari Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR untuk percepatan rehabilitasi irigasi dan modernisasi pertanian. Dengan sinergi semua pihak, IP Luwu bisa meningkat dari 1,8 menjadi 2,5, bahkan mencapai 3,” kata wakil bupati.
Pemkab Luwu juga berharap adanya bantuan benih unggul, seperti varietas Pajajaran dan Cakrabuana, serta alat dan mesin pertanian, baik untuk kegiatan pra-tanam maupun pascapanen.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Luwu melaporkan bahwa luas baku sawah di daerah itu kini mencapai 31.401 hektare. Kenaikan ini terjadi akibat pergeseran komoditas dari kakao ke padi, yang dinilai memberi kontribusi besar terhadap produksi pangan nasional.
Namun, persoalan keterbatasan tenaga penyuluh pertanian masih menjadi perhatian. Dari kebutuhan ideal 227 orang untuk mendampingi seluruh desa dan kelurahan, baru tersedia 175 penyuluh. Sejumlah penyuluh bahkan harus menangani dua hingga tiga wilayah sekaligus.
Dinas pertanian menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam pengawalan dan pelaporan LTT agar kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran.
Rapat koordinasi ini menjadi wujud nyata komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan Luwu sebagai salah satu lumbung pangan utama di Sulawesi Selatan. Selain itu, pertemuan ini menjadi ajakan terbuka untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dari kalangan petani, penyuluh, TNI, dan Polri.