LUWU
- Satgas Percepatan Investasi Kabupaten Luwu telah membuka
dan mengoperasikan Posko Satgas yang bertempat di Puskesmas Pembantu (Pustu)
Desa Ranteballa. Posko Satgas ini dijadwalkan beroperasi setiap pukul 09.00 – 15.00 WITA selama 3 hari setiap minggunya pada hari Senin, Selasa, dan Rabu. Posko Satgas
akan terus dibuka hingga 29 November 2023 mendatang. Posko Satgas dibuka dalam rangka pelayanan publik terkait percepatan penyelesaian proses
kompensasi lahan PT Masmindo Dwi Area (Masmindo).
Ketua Satgas Percepatan Investasi yang juga Sekda Luwu Sulaiman menyampaikan bahwa pihak Masmindo diinginkan masyarakat
untuk segera beroperasi.
“Semua pihak di Kabupaten Luwu perlu mendukung proses
percepatan investasi di daerah kita ini, termasuk dukungan kita semua agar
Masmindo bisa segera beroperasi,” kata Sulaiman.
Menurut
Sulaiman, dengan bisa berjalannya kegiatan Masmindo dan juga
sejumlah perusahaan lain yang saat ini beroperasi di Luwu maka akan semakin
menunjukkan citra Luwu sebagai ‘daerah ramah investasi.
“Ini tentunya akan bermanfaat besar bagi pembangunan dan kemajuan wilayah
kita, termasuk peningkatan kesejahteraan warga masyarakat Luwu,” ucap
Sulaiman.
Petugas posko berasal dari sejumlah dinas terkait di
Kabupaten Luwu, seperti Inspektorat Daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan
Daerah (BPKD), Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa (PMD), Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Luwu, serta Pemerintah Kecamatan Latimojong. Selain itu, sejumlah
unsur lain yang bertugas di posko ini juga mencakup para personil dari Kodim
1403 Sawerigading, Kejaksaan Negeri Luwu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab.
Luwu, dan Satuan Reskrim Polres Luwu. Dalam rangka pencocokkan dan kesesuaian
data dengan pihak Perusahaan, sejumlah karyawan Masmindo di departemen Land
Acquisition & Management juga ikut bertugas di posko dan memberikan
pelayanan yang diperlukan warga.
Posko ini terutama memberikan sejumlah pelayanan bagi
warga masyarakat seperti pelayanan pembuatan pajak bumi dan bangunan (PBB),
menerima pengaduan masyarakat, serta juga tindak lanjut proses pengecekan lahan
yang diadukan warga untuk dicarikan solusinya.
Di hari pertama pembukaan posko, tercatat 21 warga
masyarakat setempat yang datang mengadukan masalah lahannya dan telah dilayani
petugas posko dengan baik. Permasalahan umum yang mereka adukan umumnya
berkisar tentang status lahan garapan mereka yang termasuk dalam status lahan
tutupan atau ‘tanah negara bebas’; proses penyelesaian kelengkapan
berkas-berkas administratif untuk kompensasi lahan dengan pihak Pemerintah
Desa; serta konflik atau sengketa yang terjadi secara internal di antara
pemilik-penggarap dan juga di dalam keluarga pemilik lahan itu sendiri. Masalah
sengketa kepemilikan lahan ini telah diidentifikasi oleh Tim Satgas dan
Perusahaan sebagai salah satu hal yang memperlambat penyelesaian kompensasi
lahan di Masmindo, di samping adanya masalah-masalah lain, seperti keabsahan
dokumen kepemilikan dari para pemilik lahan.
Dengan adanya posko ini, diharapkan akan diperoleh solusi-solusi yang baik bagi para pemilik lahan terkait penyelesaian kompensasi lahannya dengan pihak Masmindo. Bagi Masmindo sendiri berdirinya posko ini tentunya akan bermanfaat sangat besar dalam mendorong percepatan ketersediaan lahan yang diperlukan perusahaan untuk kebutuhan pembangunan fasilitas tambangnya.
Sesuai informasi sebelumnya, tahapan konstruksi Masmindo sudah
dijadwalkan akan dilaksanakan pada awal November 2023 ini, yang akan dimulai
dengan pembangunan fasilitas pengambilan air (raw water intake),
pembangunan menara telekomunikasi (telecommunication tower), serta
sejumlah fasilitas pendukung lainnya.