Pupuk Petani Kakao di Padang Kalua Tak Tersalurkan, Data Pertanian Luwu Dipertanyakan

LUWU – Seorang petani kakao di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, mengaku kesulitan mendapatkan pupuk karena komoditas kakao yang dikelolanya belum tercatat dalam sistem pendataan pertanian.

Petani bernama Iwan Palla itu mengaku tidak mendapatkan alokasi pupuk saat mendatangi kios pengecer resmi di Desa Tanarigella, Kecamatan Bua.

Padahal, pupuk tersebut dibutuhkan untuk merawat tanaman kakao yang telah dikelolanya selama kurang lebih dua tahun terakhir.

"Untuk wilayah Desa Padang Kalua, tidak ada distribusi pupuk yang masuk ke kami," kata petugas pengecer kepada Iwan.

Kondisi tersebut membuat Iwan kecewa. Terlebih, hujan yang mulai turun di wilayah tersebut menjadi momentum penting bagi petani untuk melakukan pemupukan setelah melewati periode kering.

Iwan berharap bisa mendapatkan pupuk untuk menunjang pertumbuhan tanaman kakao yang menjadi salah satu sumber penghidupan keluarganya.

Namun, persoalan ternyata tidak hanya berkaitan dengan distribusi pupuk. Saat ditelusuri ke tingkat penyuluh pertanian Kabupaten Luwu, data Iwan disebut hanya mencatat dirinya sebagai peternak dan petani padi.

Padahal, status sebagai peternak tersebut merupakan data lama sejak 2010 dan sudah tidak lagi menjadi aktivitas utamanya.

Selain tetap mengelola sawah, Iwan kini juga aktif mengembangkan kebun kakao selama sekitar dua tahun terakhir.

Tidak tercatatnya komoditas kakao dalam data pertanian membuat Iwan diduga belum terakomodasi dalam sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), yang menjadi salah satu basis pendataan kebutuhan pupuk bersubsidi.

Akibatnya, aktivitas pertanian yang dijalankan di lapangan tidak sepenuhnya tercermin dalam data administrasi.

Peran penyuluh pertanian dipertanyakan

Kasus yang dialami Iwan memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pendataan dan pendampingan petani oleh penyuluh pertanian di Kabupaten Luwu.

Dalam tata kelola pupuk bersubsidi, keakuratan data petani dan luas lahan menjadi faktor penting untuk memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran.

Penyuluh pertanian memiliki peran strategis dalam membantu pendataan, verifikasi kondisi petani, serta pemutakhiran data sesuai aktivitas pertanian yang sebenarnya.

Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian serta regulasi tata kelola pupuk bersubsidi.

Karena itu, pendampingan penyuluh tidak semestinya hanya berorientasi pada administrasi kelompok tani, tetapi juga memastikan perubahan komoditas dan aktivitas pertanian masyarakat tercatat sesuai kondisi di lapangan.

Petani yang memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi dan memahami administrasi digital juga membutuhkan pendampingan aktif agar tidak kehilangan akses terhadap program pemerintah akibat persoalan pembaruan data.

Perlu verifikasi langsung ke kebun petani

Untuk mencegah persoalan serupa berulang, sejumlah langkah perlu dilakukan oleh instansi terkait.

Pertama, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bua bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) perlu melakukan verifikasi faktual terhadap kebun kakao milik Iwan Palla dan petani lainnya di Desa Padang Kalua.

Pendataan tersebut perlu mencakup identitas petani, luas dan lokasi lahan, serta komoditas yang benar-benar dibudidayakan.

Kedua, Dinas Pertanian Kabupaten Luwu perlu mengevaluasi dan memperbarui data petani melalui sistem informasi pertanian, termasuk SIMLUHTAN dan e-RDKK, agar perubahan komoditas maupun aktivitas usaha tani dapat terakomodasi.

Ketiga, penyuluh pertanian dan pengurus kelompok tani diharapkan lebih aktif memberikan pendampingan, khususnya kepada petani yang mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi dan penggunaan sistem digital.

Dengan demikian, penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan lebih tepat sasaran dan tidak merugikan petani yang benar-benar mengelola lahan pertanian.

Bagi Iwan Palla, persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi. Ada tanaman kakao yang harus dirawat dan harapan keluarga yang bergantung pada hasil kebun.

Hujan telah turun, tetapi pupuk yang dibutuhkan belum juga didapatkan. Ia berharap pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan penyuluh pertanian segera turun tangan agar kebun kakao yang dikelolanya tidak terabaikan hanya karena persoalan pendataan.