![]() |
| Dua warga negara Indonesia (WNI) diduga hendak berangkat ke Rusia untuk menjadi tentara bayaran setelah menerima tawaran pekerjaan melalui media sosial Facebook, Kamis (19/11/2026) |
SURABAYA – Dua warga negara Indonesia (WNI) diduga hendak berangkat ke Rusia untuk menjadi tentara bayaran setelah menerima tawaran pekerjaan melalui media sosial Facebook.
Rencana keberangkatan keduanya berhasil digagalkan petugas Imigrasi Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu (18/11/2026).
Kepala Kantor Imigrasi Juanda, Agus Winarto, mengatakan, kecurigaan petugas bermula ketika kedua WNI tersebut mengaku hendak berlibur ke Thailand selama 10 hari melalui Singapura.
Namun, setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, petugas menemukan ketidaksesuaian antara keterangan perjalanan dengan tujuan sebenarnya.
Petugas juga menemukan riwayat pembatalan tiket pada 7 November 2026 yang menjadi salah satu petunjuk dalam pemeriksaan.
"Dari komunikasi yang ditunjukkan, terdapat indikasi bahwa tawaran pekerjaan tersebut mengarah pada perekrutan tentara bayaran," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).
Menurut Agus, kedua WNI itu mengaku mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai petugas keamanan atau security di Rusia.
Akan tetapi, bukti komunikasi dengan pihak perekrut justru menunjukkan indikasi pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas militer.
Atas temuan tersebut, petugas Imigrasi mengambil tindakan penundaan keberangkatan atau Not OK to Board terhadap keduanya.
Selanjutnya, kedua WNI tersebut diserahkan kepada Satgas PAM dan diteruskan ke Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Imigrasi ingatkan risiko kehilangan kewarganegaraan
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama yang menjanjikan penghasilan besar melalui media sosial.
Dia meminta calon pekerja migran memastikan legalitas perusahaan, kejelasan pekerjaan, serta prosedur penempatan sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.
"Jangan sampai harapan mendapatkan penghasilan besar justru membawa seseorang ke medan perang. Risikonya bukan hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, namun juga kehilangan nyawa," ujar Hendarsam.
Dia menjelaskan, berdasarkan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
Selain kehilangan kewarganegaraan, seseorang juga berisiko menjadi stateless atau tidak memiliki kewarganegaraan apabila tidak memperoleh kewarganegaraan negara lain.
Menurut Hendarsam, pemeriksaan keimigrasian merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi warga negara sekaligus menjaga kepentingan nasional.
"Pemeriksaan Imigrasi bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi justru untuk melindungi. Kami ingin memastikan masyarakat tidak menjadi korban tawaran kerja yang menyesatkan atau aktivitas yang membahayakan keselamatan," katanya.
Penulis : Jusuf

No comments:
Post a Comment