LUWU – Pemerintah Kabupaten Luwu mencatatkan kinerja positif dalam pengelolaan keuangan daerah pada Semester I Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu mencapai 48,49 persen, menempatkannya sebagai daerah dengan realisasi APBD tertinggi ketiga di Provinsi Sulawesi Selatan.
Capaian tersebut berada di bawah Kabupaten Sinjai yang mencatat realisasi APBD sebesar 50,97 persen dan Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 49,16 persen. Persentase realisasi APBD Kabupaten Luwu juga melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 36,15 persen.
Data tersebut dipaparkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Makassar, Sabtu (25/7/2026).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu, Alamsyah, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sejak awal tahun.
Menurutnya, konsistensi pelaksanaan program menjadi faktor utama yang mendorong percepatan realisasi anggaran sehingga mampu menempatkan Kabupaten Luwu di jajaran daerah dengan kinerja terbaik di Sulawesi Selatan.
"Keberhasilan ini menunjukkan bahwa perencanaan yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik. Seluruh perangkat daerah berkomitmen menjalankan program sesuai jadwal sehingga realisasi APBD terus meningkat," ujar Alamsyah.
Ia menjelaskan, sejumlah program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat menjadi penyumbang terbesar realisasi belanja daerah. Di antaranya dukungan terhadap pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) melalui pembayaran premi BPJS Kesehatan, belanja operasional, serta belanja pegawai yang terealisasi sesuai dengan jadwal.
Sementara itu, Bupati Luwu H. Patahudding mengapresiasi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu atas capaian tersebut. Menurutnya, tingginya realisasi APBD menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
"Alhamdulillah, capaian ini patut kita syukuri. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam memastikan setiap program dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Patahudding.
Ia menegaskan, percepatan realisasi APBD bukan hanya mencerminkan pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan.
"Semakin cepat anggaran direalisasikan secara tepat sasaran, maka manfaatnya akan semakin cepat dirasakan masyarakat. Pembangunan berjalan, pelayanan meningkat, dan roda perekonomian daerah ikut bergerak," ujarnya.
Meski berhasil menempati posisi tiga besar di Sulawesi Selatan, Patahudding meminta seluruh perangkat daerah tidak cepat berpuas diri. Ia mendorong agar komitmen dan konsistensi pelaksanaan program terus dipertahankan hingga akhir tahun anggaran.
"Capaian ini harus menjadi penyemangat untuk terus bekerja lebih baik. Saya berharap seluruh perangkat daerah mempertahankan komitmen dalam melaksanakan program secara efektif, efisien, dan akuntabel sehingga seluruh target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai," tuturnya.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu optimistis mampu mempertahankan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sekaligus mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
