SIGI – Pemerintah Kabupaten Sigi mulai menyiapkan skema hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sigi.
SIGI – Pemerintah Kabupaten Sigi mulai menyiapkan skema hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sigi.
Rencana tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Bencana Gempa yang digelar di Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Kamis (18/6/2026).
Rapat dipimpin Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi selaku Ketua Satgas Penanganan Bencana Gempa Kabupaten Sigi dan dihadiri Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), BPBD Kabupaten Sigi, perwakilan BNPB, Direktur RSUD Torabelo, PLN, TNI-Polri, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae mengatakan rapat koordinasi tersebut digelar untuk mengevaluasi perkembangan penanganan bencana selama dua hari terakhir sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Dalam rapat itu, perwakilan BNPB menilai warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat membutuhkan tempat tinggal yang lebih layak dibandingkan tenda darurat yang saat ini digunakan.
"Tenda hanya bersifat sementara. Jika penanganan berlangsung lebih dari beberapa minggu, maka diperlukan hunian sementara yang lebih layak bagi masyarakat," ujar perwakilan BNPB dalam rapat tersebut.
Pemerintah daerah bersama BNPB akan menyesuaikan pembangunan huntara berdasarkan hasil pendataan kerusakan rumah yang masih dilakukan tim teknis di lapangan.
Data tersebut nantinya menjadi dasar penentuan penerima bantuan huntara sekaligus acuan dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga.
Selain menyiapkan huntara, rapat juga membahas penguatan sistem distribusi bantuan logistik agar penyalurannya merata dan tepat sasaran.
Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi menegaskan seluruh bantuan yang masuk akan dikoordinasikan melalui Satgas Penanganan Bencana Gempa sehingga distribusinya dapat dikendalikan secara optimal.
Pemerintah daerah tidak ingin terjadi ketimpangan penyaluran bantuan, di mana ada wilayah yang menerima bantuan berlebih sementara daerah lain justru mengalami kekurangan kebutuhan dasar.
Pengalaman penanganan bencana pada 2018 menjadi salah satu bahan evaluasi dalam menyusun mekanisme distribusi bantuan kali ini.
Melalui sistem tersebut, kebutuhan mendesak masyarakat seperti tenda pengungsian, bahan makanan pokok, perlengkapan bayi, dan kebutuhan darurat lainnya diharapkan dapat tersalurkan secara adil kepada seluruh warga terdampak gempa.