PALOPO - Ketidakpedulian pemerintah terhadap infrastruktur dasar kembali dikeluhkan warga. Kali ini datang dari Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, di mana masyarakat terpaksa memperbaiki sendiri jembatan rusak yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi mereka.
Jembatan kayu yang menghubungkan wilayah Lewadang, Sampoddo, hingga Songka itu telah lama dalam kondisi memprihatinkan. Padahal, akses tersebut menjadi jalur utama warga, khususnya petani, untuk mengangkut hasil bumi.
Alih-alih mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, warga justru harus turun tangan sendiri. Mereka bergotong royong mengganti papan lapuk dan memperkuat struktur jembatan agar tetap bisa dilalui.
“Dari dulu memang kami yang bangun, sekitar tahun 2009. Sampai sekarang juga kami yang perbaiki,” kata Rombe, warga setempat, Minggu (29/3/2026).
Menurut Rombe, warga sudah berulang kali mengusulkan perbaikan jembatan melalui anggaran daerah (APBD), terutama sejak 2025 hingga 2026. Namun, usulan tersebut seperti “hilang tanpa jejak” dan tidak pernah direalisasikan.
“Kami sudah capek mengusul. Tidak pernah ada tindak lanjut. Padahal ini akses penting, bukan sekadar jalan biasa,” tegasnya.
Kondisi jembatan yang rapuh bukan hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga mengancam keselamatan warga. Setiap hari, masyarakat harus melintasi jembatan kayu yang berisiko ambruk, terutama saat membawa beban hasil panen.
Situasi ini memperlihatkan lemahnya respons pemerintah daerah dalam menangani kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur vital yang seharusnya menjadi prioritas justru terabaikan, memaksa warga mengandalkan kemampuan sendiri.
“Kalau kami tidak bergerak, mungkin sudah putus ini jembatan. Mau tunggu pemerintah, tidak jelas kapan,” ujar Rombe.
Warga menilai, kondisi ini tidak seharusnya terjadi di tengah berbagai program pembangunan yang kerap digaungkan pemerintah. Mereka mendesak adanya tindakan nyata, bukan sekadar janji atau wacana.
Perbaikan jembatan secara swadaya memang menjadi solusi sementara. Namun tanpa pembangunan permanen, risiko kerusakan akan terus berulang dan keselamatan warga tetap terancam.
Kini, harapan masyarakat sederhana: pemerintah hadir dan bertanggung jawab atas kebutuhan dasar warganya. Jika tidak, gotong royong akan terus menjadi “penyelamat”, sekaligus bukti bahwa negara belum sepenuhnya hadir di tengah masyarakat.