JAKARTA – Delapan dekade setelah Indonesia merdeka, praktik korupsi masih menjadi momok bangsa. Alih-alih menandai kemajuan, generasi muda menilai korupsi terus menghambat kesejahteraan sosial dan memperlebar ketidakadilan.
Hal ini terungkap dalam National Benchmark Survey (NBS) Semester I 2025 yang dilakukan Kawula17. Survei menunjukkan, isu korupsi tetap menjadi salah satu perhatian utama orang muda Indonesia, bahkan dipahami bukan sekadar persoalan individu, melainkan sistemik yang terkait kelembagaan dan kebijakan negara.
Kritik pada Kinerja Pemerintah
Berbagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi sorotan, mulai dari penggunaan anggaran yang tidak transparan (42 persen) hingga maraknya nepotisme di jabatan publik maupun pemerintahan (40 persen).
Survei juga mencatat, semakin progresif spektrum politik dan tingkat aktivisme anak muda, semakin luas pula pengetahuan mereka soal isu korupsi.
Menariknya, generasi muda tidak melihat operasi tangkap tangan (OTT) sebagai solusi utama. Sebanyak 23 persen responden menilai penyimpangan alokasi subsidi negara sebagai penyebab utama korupsi masih marak, diikuti nepotisme (22 persen) dan penggunaan anggaran tidak transparan (21 persen).
Kebijakan struktural menjadi tuntutan utama. Mayoritas anak muda menekankan pentingnya pelarangan koruptor mencalonkan diri dalam jabatan publik (46 persen) serta pengesahan RUU Perampasan Aset (45 persen).
Meski begitu, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah menurun. Empat dari lima responden menilai kinerja pemberantasan korupsi masih jauh di bawah ekspektasi. Skor kepercayaan publik tercatat -77 persen, turun dari semester sebelumnya (-56 persen).
“Temuan ini menjadi sinyal keras bagi pemerintah. Tanpa perbaikan kebijakan dan reformasi kelembagaan, kredibilitas pemerintah di mata orang muda akan terus merosot,” ujar Program Manager Kawula17, Maria Angelica.
Uang dan Kekuasaan dalam Isu Lingkungan
Selain korupsi, NBS juga menyoroti isu lingkungan. Sebanyak 38 persen responden menilai lemahnya penegakan hukum akibat pengaruh uang dan kekuasaan menjadi faktor utama kerusakan lingkungan. Sementara 30 persen menilai kebijakan lingkungan belum efektif.
Generasi muda pun mendorong pemerintah memperkuat perlindungan ekosistem. Lebih dari separuh responden (53 persen) mendesak kebijakan pencegahan deforestasi, kebakaran hutan, dan alih fungsi lahan segera diimplementasikan.
Bukan Sekadar Pengamat
Meski kecewa terhadap kinerja pemerintah, minat orang muda dalam isu antikorupsi tetap tinggi. Survei mencatat 73 persen responden berminat berpartisipasi dalam agenda pemberantasan korupsi dalam 12 bulan ke depan.
Aktivis antikorupsi Dewi Anggraeni menilai hal ini menunjukkan semakin kritisnya generasi muda.
“Orang muda kini mendorong transparansi, tanggung jawab, dan regulasi yang lebih kuat untuk memaksimalkan efek jera bagi koruptor,” kata Dewi.
Maria Angelica menambahkan, “Aspirasi orang muda terhadap pelarangan koruptor mencalonkan diri dan pengesahan RUU Perampasan Aset memiliki legitimasi kuat. Agenda antikorupsi akan menjadi medan partisipasi orang muda paling strategis di masa depan.”
Tentang Survei
National Benchmark Survey (NBS) merupakan survei semesteran yang digagas Kawula17 bersama Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas. Survei dilakukan dengan metode Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) pada 10–17 Juli 2025. Sebanyak 1.342 responden berusia 17–35 tahun dari seluruh Indonesia berpartisipasi, dengan margin of error 5 persen.