LUWU - Pemerintah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat (SR) sebagai program prioritas untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, termasuk yang tinggal di wilayah terpencil dan terisolasi.
Program ini dirancang sebagai solusi alternatif untuk menjangkau anak-anak usia sekolah yang sulit mengakses pendidikan formal akibat kendala geografis, ekonomi, maupun sosial. Inisiatif ini juga sejalan dengan visi pemerataan pendidikan yang diusung pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, Andi Palanggi, mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat ke pemerintah pusat, dengan lokasi yang direncanakan berada di Kecamatan Bua.
“Untuk Sekolah Rakyat, kami sudah ajukan lokasi di Labokke, Desa Puty, Kecamatan Bua. Kami tinggal menunggu tim dari Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial untuk melakukan pengukuran dan peninjauan langsung ke lokasi,” kata Andi Palanggi saat dikonfirmasi, Selasa (24/6/2025).
Pemerintah Kabupaten Luwu juga telah menyiapkan lahan seluas 5 hektar sebagai pusat pengembangan Sekolah Rakyat. Lahan ini direncanakan akan dibangun menjadi kawasan pendidikan terpadu yang mencakup ruang kelas, area praktik keterampilan, perpustakaan rakyat, serta ruang terbuka hijau sebagai sarana pembelajaran kontekstual.
“Lokasinya strategis dan mudah dijangkau dari beberapa desa sasaran program. Selain itu, letaknya dekat dengan Bandara Bua, Markas Brimob, dan pusat layanan lainnya,” ujarnya.
Andi optimistis proses pembangunan bisa segera direalisasikan dalam waktu dekat.
“Kendalanya sejauh ini tidak ada. Kami hanya perlu menjalin komunikasi intensif dengan kementerian agar proses ini bisa dipercepat. Semoga tahun ini bisa mulai dibangun,” tambahnya.
Ia menjelaskan, pengusulan program Sekolah Rakyat telah dilakukan sejak dua bulan lalu. Sekolah ini ditujukan bagi keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial, sehingga siswa yang diterima akan mendapat pendidikan gratis.
“Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Orang tua siswa yang masuk DTKS bisa menyekolahkan anaknya tanpa biaya,” katanya.
Lebih lanjut, Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan berasrama (boarding school) yang mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
"Seluruh siswa dan tenaga pengajar akan tinggal di lingkungan sekolah. Kami akan menyiapkan fasilitas lengkap, mulai dari mess untuk siswa dan guru, aula serbaguna, ruang makan, hingga sarana olahraga. Semua kebutuhan siswa akan difasilitasi, termasuk makan dan tempat tinggal,” jelasnya.
Selain pendidikan akademik, Sekolah Rakyat juga akan menyertakan pelatihan keterampilan praktis seperti pertanian, peternakan, teknologi informasi, dan kewirausahaan. Kurikulum keterampilan ini disesuaikan dengan potensi lokal di Kabupaten Luwu.
“Harapannya, lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga memiliki kemampuan untuk mandiri dan berkontribusi di masyarakat,” tutup Andi Palanggi.