PALOPO - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berencana menutup program studi (prodi) di perguruan tinggi yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan tantangan masa depan.
Rencana tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi kebijakan resmi. Namun, isu ini mulai mendapat perhatian dari kalangan akademisi, termasuk di daerah.
Ketua Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia Koordinator Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampa), Suaedi, menilai wacana tersebut perlu disikapi secara bijak serta didukung data yang kuat.
“Ini masih sebatas wacana yang disampaikan ke publik, sehingga perlu disikapi dengan hati-hati. Yang terpenting adalah memperkuat data, terutama program studi mana yang memang sudah jenuh di pasar,” kata Suaedi, yang juga Direktur Akademi Teknik Industri (ATI) Dewantara Palopo, Sabtu (2/5/2026).
Ia menyarankan agar perguruan tinggi lebih selektif dalam membuka program studi baru dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja. Menurut dia, prodi yang tidak diminati umumnya akan mengalami penurunan jumlah mahasiswa secara alami.
Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat melalui pernyataan yang belum disertai kejelasan data.
“Sebaiknya perguruan tinggi membuka program studi yang lebih dibutuhkan pasar. Dengan begitu, masyarakat akan memilih secara alami, sementara prodi yang kurang relevan akan berkurang peminatnya tanpa harus ditutup secara langsung,” ujarnya.
Suaedi menambahkan, wacana yang berkembang sebelumnya lebih banyak menyinggung prodi di bidang keguruan dan kesehatan, meski belum ada rincian resmi terkait program studi yang dimaksud.
Jika kebijakan penutupan prodi diterapkan, ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap mahasiswa harus menjadi prioritas utama. Mahasiswa yang masih menempuh pendidikan harus dialihkan ke program studi lain yang sesuai tanpa dirugikan.
“Biasanya mahasiswa akan dialihkan ke program studi lain. Tidak boleh ada yang dirugikan dalam proses penutupan prodi,” katanya.
Ia juga berharap evaluasi program studi dilakukan secara bertahap dan terencana, dengan memberikan waktu transisi kepada perguruan tinggi.
“Misalnya dua hingga tiga tahun sebelumnya sudah diberi pemberitahuan agar tidak lagi menerima mahasiswa baru. Jadi penutupannya berlangsung secara alami,” tuturnya.
Suaedi turut mengingatkan pimpinan perguruan tinggi agar tidak membuka program studi yang berpotensi tidak relevan di masa depan, karena dapat berdampak pada sulitnya lulusan mendapatkan pekerjaan.
Terkait kondisi di kampusnya, ia memastikan seluruh program studi di ATI Dewantara Palopo masih relevan dengan kebutuhan industri.
“Di politeknik Dewantara ada tujuh program studi berbasis teknik dan semuanya dibutuhkan di dunia industri. Tidak ada risiko penutupan karena lulusannya terserap,” jelasnya.
Untuk wilayah seperti Luwu Raya, menurut dia, pembukaan program studi harus mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni potensi sumber daya daerah, perkembangan teknologi, serta visi dan misi perguruan tinggi.
“Kedepan kebutuhan keahlian akan semakin spesifik. Karena itu, perguruan tinggi perlu membuka program studi yang benar-benar dibutuhkan industri dan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan langkah evaluasi terhadap program studi guna meningkatkan relevansi pendidikan tinggi.
“Nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi yang perlu kita pilih, pilah, dan kalau perlu ditutup,” ujarnya dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026.
Ia mengungkapkan, saat ini sekitar 60 persen program studi di perguruan tinggi berada di bidang ilmu sosial, dengan jumlah terbesar pada bidang kependidikan.
Setiap tahun, sekitar 490.000 lulusan dihasilkan dari program kependidikan, sementara kebutuhan tenaga pengajar hanya sekitar 20.000 orang.
“Artinya, ada kesenjangan besar antara jumlah lulusan dan kebutuhan di lapangan kerja,” katanya.