PALOPO - Tiga unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dihentikan sementara akibat kendala administrasi dan teknis. Penghentian ini berdampak pada ribuan penerima manfaat, termasuk siswa dan kelompok rentan.
Ketua Satgas MBG Palopo, Andi Poci, mengatakan, tiga dapur yang disuspensi masing-masing berada di Wara Timur dan Wara Utara.
SPPG Wara Timur Malatunrung 2 berhenti beroperasi sejak 31 Maret 2026 karena kekosongan tenaga ahli gizi. Dapur ini sebelumnya melayani 1.222 siswa SMP, 745 siswa SD, 476 anak TK, serta 44 penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).
Sementara itu, SPPG Wara Utara Pattene dan SPPG Wara Timur Malatunrung 1 dihentikan sejak 3 April 2026. Keduanya terkendala kelengkapan administrasi dan perbaikan fasilitas dapur.
SPPG Pattene melayani 2.662 penerima manfaat, terdiri atas siswa TK hingga SMK dan kelompok 3B. Adapun SPPG Malatunrung 1 mencakup 3.058 penerima, didominasi siswa SD dan SMP.
Pengelola SPPG di Malatunrung, Haidir Basir, membenarkan penghentian operasional tersebut. Ia menyebut perbaikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) menjadi salah satu fokus utama.
“Perbaikan IPAL sementara berjalan. Kami targetkan dalam waktu dekat selesai agar operasional bisa kembali normal,” ujarnya.
Ia mengaku tidak menerima pemberitahuan awal terkait kebijakan penghentian tersebut.
“Kami sempat kaget karena tidak ada penyampaian sebelumnya. Tapi kami tetap mengikuti arahan dan melakukan pembenahan,” katanya.
Dampak penghentian ini juga dirasakan di sektor pendidikan. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palopo, Sainal Sahid, menyebut sedikitnya 19 sekolah terdampak.
Rinciannya, 11 sekolah TK/PAUD, enam SD, dan dua SMP yang berada dalam kewenangan Disdikpora Palopo.
Sainal berharap layanan MBG dapat segera kembali berjalan agar kebutuhan gizi siswa tetap terpenuhi.
“Kami berharap seluruh kendala bisa segera dituntaskan, sehingga siswa kembali menerima manfaat program MBG,” ujarnya.
Saat ini, pemerintah daerah bersama pengelola dapur tengah mempercepat perbaikan fasilitas dan pemenuhan administrasi. Upaya tersebut diharapkan dapat memulihkan layanan dalam waktu dekat.