Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Tegaskan Kenaikan BBM Nonsubsidi Terbatas pada Produk Tertentu, Pengawasan Distribusi Diperkuat

MAKASSAR - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi resmi melakukan penyesuaian harga pada sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di wilayah Sulawesi Selatan. Produk yang mengalami perubahan harga meliputi Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Kebijakan ini disebut sebagai langkah penyesuaian terhadap dinamika harga energi global serta fluktuasi nilai tukar yang secara berkala memengaruhi harga BBM nonsubsidi. Meski demikian, Pertamina memastikan bahwa harga BBM lain seperti Pertamax dan Pertalite tetap stabil, sehingga sebagian besar masyarakat tidak terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.

Berdasarkan data konsumsi, penggunaan BBM nonsubsidi dengan spesifikasi tinggi di Sulawesi Selatan masih tergolong rendah. Konsumsi Pertamax Turbo tercatat belum mencapai 1 persen dari total distribusi, sementara Pertamina Dex dan Dexlite berada di kisaran sekitar 3 persen.

Sales Area Manager Retail Sulselbar Pertamina, Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom, menjelaskan bahwa komposisi tersebut membuat dampak penyesuaian harga relatif terbatas terhadap pola konsumsi masyarakat secara umum.

“Segmen pengguna BBM ini memang spesifik dan porsinya kecil. Dengan kondisi tersebut, penyesuaian harga tidak mendorong perubahan signifikan pada konsumsi secara keseluruhan,” ujarnya.

Pertamina juga memastikan ketersediaan stok BBM di wilayah Sulawesi Selatan dalam kondisi aman, dengan distribusi yang tetap berjalan normal. Tidak ditemukan indikasi gangguan pasokan sebagai dampak dari penyesuaian harga tersebut.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menegaskan bahwa pengawasan distribusi menjadi perhatian utama, terutama di tengah adanya perbedaan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi.

“Perbedaan harga yang cukup tinggi antarproduk berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Karena itu, pengawasan distribusi harus diperkuat dan melibatkan banyak pihak, baik Pertamina, aparat penegak hukum, maupun pemerintah daerah, agar penyaluran tetap sesuai peruntukan,” kata Lilik.

Ia menambahkan, sistem digitalisasi dan monitoring transaksi terus dioptimalkan guna meminimalkan potensi penyalahgunaan, khususnya pada BBM subsidi yang memiliki regulasi ketat.

Pertamina turut mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM sesuai spesifikasi kendaraan dan kebutuhan, serta menghindari pembelian yang tidak sesuai peruntukan demi menjaga distribusi energi yang adil dan tepat sasaran.